Sekilas Info

bullet Tragis Nasib Seribu Lebih Wisudawan PGRI NTT.      bullet Bella: Soal Expo Alor VIII Berawal dari Catatan Bupati Djobo      bullet Kejari Kalabahi Giatkan Penanganan Dugaan Gratifikasi Bupati Alor      bullet Djahamouw: Tangkap dan Penjarakan Bupati Amon Djobo      bullet Bupati Alor Diduga Lakukan Kejahatan Berjamaah      bullet Fransiskus Sega Di Vonis Lima Tahun Penjara      bullet Sovenir Corner Mendapat Bantuan Dana Rp. 50 Juta      bullet Pemkab Tarik Paksa Mobil Dinas      bullet Kasus Pembunuhan Brigpol Obaja Nakmofa Kembali Di Rekonstruksi      bullet Pemkab Tarik Paksa Mobil Dinas     

Alokasi APBN Provinsi NTT Tahun Anggaran 2014 mencapai Rp.21,4 Triliun

Herry Battileo | Senin, 23 Desember 2013 - 14:31:10 WIB | dibaca: 586 pembaca
30Calon Investor Keluhkan Mahalnya Tarif Listrik di NTT.jpg

Kupang-SI.  Pengalokasian dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2014 mencapai Rp. 21,4 triliun, yang terdiri dari dana APBN (Dekon, TP, Kantor Daerah, Kantor Pusat) sebesar Rp. 7,8 triliun dan Anggaran Transfer ke Daerah Rp. 13,596 triliun, yang terdiri atas : DAU sebesar Rp.9,9 triliun; DAK sebesar RP.1,588 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp. 444,5 miliar; dana penyesuaian sebesar Rp. 1,597 triliun,  yang mengalami peningkatan sebesar 4,11% dari tahun 2013.

Demikian hal ini diungkapkan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya pada acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2014 yang bertempat di Aula rumah jabatan gubernur, Jumat (20/12).

Gubernur Frans Lebu Raya menjelaskan, penyerahan DIPA Tahun 2014 Tingkat Provinsi NTT, sebagai tindak lanjut dari penyerahan DIPA tahun 2014 oleh Presiden Republik Indonesia kepada para pimpinan lembaga negara, para menteri, dan para gubernur di seluruh wilayah tanah air pada tanggal 10 Desember 2013 yang lalu di Istana Bogor.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan perekonomian daerah, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perekonomian nasional, Gubernur mengimbau kepada para Bupati/Walikota maupun Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk dapat dipedomani, hal-hal sebagai berikut:

Pertama, tingkatkan kualitas belanja APBD maupun APBN (khususnya dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) dengan memastikan, alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program-program dan kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai tambah yang besar bagi masyarakat.

Kedua, agar memberikan porsi yang lebih besar kepada belanja yang lebih produktif, seperti belanja modal dan infrastruktur. Lakukan efisiensi terhadap belanja operasional, seperti belanja pegawai dan belanja barang, khususnya belanja perjalanan dinas.

Ketiga, meningkatkan kompetensi segenap aparatur khususnya dalam kaitannya dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, guna mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebagai wujud peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keempat, para Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan siapapun yang berhubungan dengan keuangan negara/daerah, agar dapat menjaga amanah dalam mengelola keuangan negara/daerah. Jajaran pemerintah harus dapat bekerja dengan cepat, responsif dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap segala permasalahan yang dihadapi bangsa, negara dan daerah tercinta kita.

“APBN dan APBD bukan sekedar susunan angka-angka, di dalamnya terdapat tanggungjawab besar pemerintah terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta terhadap rakyat, bangsa, negara dan daerah, juga kepada generasi sekarang dan yang akan datang,” katanya.

Acara penyerahan DIPA tahun ini bertepatan pula dengan HUT NTT ke-55. Untuk itu, Gubernur berharap momentum ini menjadi tonggak  bersejarah untuk kebangkitan NTT menuju cita-cita NTT baru yang aman, damai, adil, dan sejahtera. (TIM)



berita_terkait